Langsung ke konten utama

Rupiah Semakin Melemah, Indonesia butuh Khilafah



Kenaikan nilai tukar rupiah kembali terjadi. Sebelum libur lebaran, terdengar berita bahwasannya nilai tukar rupiah mencapai 13.000. tak lama dari itu kenaikan terjadi kembali hingga bertengger di atas level 14.000. kenaikan ini terjadi ketika libur lebaran pada bulan juni lalu. Dilansir dari detik.com bahwasannya jelang akhir pekan kemarin dolar AS terhadap Rupiah sudah berada di level Rp 14.070, Melansir Reuters,. Di hari sebelumnya, Kamis 21 Juni 2018 dolar bahkan menguat 173 poin ke level Rp 14.103. Menurut Analis Senior dari PT Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada, kenaikan suku bunga acuan memang menjadi salah satu senjata untuk meredam penguatan dolar AS. Namun kebijakan ini memiliki efek samping negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. "Menaikkan suku bunga hanya obat sesaat, karena kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi," terangnya kepada detikFinance, Minggu (24/6/2018).

Sebenarnya, solusi-solusi secara teknis sudah sering diupayakan. Akan tetapi hingga saat inipun faktanya nilai tukar rupiah masih mengalami kenaikan. Tak ada kebijakan teknis dari yang sudah ditawarkan mampu mencegah lemahnya mata uang rupiah. Sampai kapan mata uang rupiah terus melemah? Sehingga berdampak ke permasalahan yang lainnya? Sepanjang Indonesia masih bergantung kepada negeri paman Sam, upaya-upaya yang akan dilakukan tidak akan mampu untuk menghilangkan persoalan ini. Ditambah pula lemahnya sistem pemerintahan di Indonesia juga sistem perekonomian yang masih berbasis flat money. Jika keadaan terus seperti ini, sistem perekonomian di Indonesia akan terus terombang-ambing sebagaimana kurs mata uangnya.

Lambat laun semakin jelas rupanya bahwasannya Indonesia ini memang menerapkan sistem ekonomi dan moneter ala kapitalisme. Jika sistem kapitalisme ini masih digunakan sangat berbahaya sekali bagi kestabilan sistem perekonomian kita. Karena penerapan sistem ekonomi dan moneter ala kapitalisme ini menjadi jalan untuk mengukuhkan hegemoni penjajahan negara adidaya atas Indonesia dan dunia. Ketika memang nilai kurs mata uang kita dikendalikan oleh AS maka akan berdampak turunnya harga bahan baku di Indonesia juga dapat berdampak pada murahnya upah tenaga kerja lokal dan akan terus berdampak ke hal-hal lainnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu memang solusi terbaik adalah menghilangkan sistem kapitalisme ini dari perekonomian di Indonesia dengan menggantinya dengan sistem ekonomi syariah yang diterapkan secara menyeluruh. dengan melakukan praktek ekonomi berdasarkan syariah Islam selain mendapatkan nilai ibadah akan ada keadilan didalamnya.  Dalam hukum Islam apabila terdapat satu atau lebih pihak yang merugi karena pengambilan keuntungan yang terlalu besar diluar kesepakatan maka hal ini termasuk penganiayaan dan diharamkan. banyak ahli yang telah mengakui salah satu keuntungan ekonomi syariah. Dalam skala makro dapat dipastikan penerapan ekonomi syariah akan memeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan seperti halnya era Abdullah ibn Umar. Dari sinilah peran zakat, infaq sadaqah juga athaya oleh negara kepada masyarakatnya. Dan masih banyak lagi kesejahteraan-kesejahteraan yang akan didapat ketika memang menggunakan aturan Allah bukan menggunakan aturan manusia yang bersifat lemah dan terbatas.

Komentar

  1. Dasar wanita radikal wkwk

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pasti si arsa-,-

      Hapus
    2. Kenapa msh berharap ke khilafahan tegak di bumi ? Kan khilafah 'ala minhaji nubuwwah telah berdiri di Syam

      Hapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bukan Sekedar Fenomena Alam

Pada pekan kedua Agustus tahun 2018 ini, kekeringan terus melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Sejumlah daerah telah mengalami hari tanpa hujan ekstrem atau lebih dari 60 hari sehingga daerah-daerah tersebut perlu mewaspadai terjadinya kekeringan. Di Jawa Timur, ada 442 desa yang mengalami kekeringan. Di antara desa yang mengalami kekeringan itu, 199 desa di antaranya mengalami kekeringan kritis yang berarti tidak ada potensi air. (https://beritagar.id/artikel/berita/kekeringan-ekstrem-di-sejumlah-wilayah-indonesia). Hal ini sebenarnya bisa menjadi bahan bermawas diri untuk para kaum muslimin. Bukankah Allah berfirman dalam surat ar-rum ayat 41: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Kekeringan yang terjadi pada bulan Agustus sebenarnya bukan hanya sekedar fenomena alam. Adanya ketidak teraturan dalam pen...

Indonesia dengan Hipokrit Demokrasi: Pembungkaman Mahasiswa

Indonesia diramaikan dengan demonstrasi beberapa minggu ini, dimulai sejak 6 Oktober 2020 oleh mahasiswa dan menyusul gelombang selanjutnya oleh para buruh, pelajar STM, dan kalangan masyarakat lainnya untuk melawan serta menunjukkan ketidaksetujuan atas pengesahan UU Omnibus Law. Pengesahan yang dilakukan secara terburu-buru dan mengendap-endap oleh DPR serta tidak adanya keberpihakan terhadap rakyat menimbulkan banyak tanya. Dilansir dari vivo.co.id bahwa total kurang lebih 6 ribu massa turun ke jalan. Namun terdapat respon miring berupa dugaan bahwa ada dalang dibalik demonstrasi. Diduga massa yang turun ke jalan telah disponsori oleh beberapa oknum (detikfinance.com).  Dugaan tersebut ternyata didukung kuat oleh beberapa pihak salah satunya oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, beliau mengatakan, "Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya,"(detikfinance.com). ...

Utopis Memberantas Korupsi dengan Demokrasi

Bulan Juli ini kita dikejutkan dengan sebuah berita yang sebenarnya sudah dari lama hal itu ada. Yaitu tentang kemewahan lapas bagi para koruptor juga narapidana lainnya. Fasilitas-fasilitas mewah ditemukan di kamar lapas. Dilansir dari Liputan6 Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku kecewa terkait adanya fasilitas mewah di dalam Lapas yang mayoritas berisi narapidana korupsi tersebut. Padahal, kata Saut, KPK telah bersusah payah untuk membuktikan perbuatan para terpidana korupsi hingga akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai, pemerintah harus segera membenahi sistem lembaga pemasyarakatan (lapas), terutama lapas kasus korupsi."Bagaimana koruptor bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kalau fasilitas yang mereka peroleh di lapas masih dalam tanda kutip istimewa dibandingkan napi lain?" kata Almas di Jakarta, Minggu (29/7/2018). Menurut Almas, terbongkarnya kasus fasilitas ...