Langsung ke konten utama

Bocoran Pertanyaan Debat Capres, Ada Kepentingan?


       
  Setelah KPU memutuskan perihal pembatalan sosialisasi visi misi capres, kini KPU menyebut pasangan capres-cawapres akan mengetahui daftar pertanyaan sebelum debat berlangsung. "Pertanyaan itu sudah diserahkan duluan, tapi mereka kan nggak tahu apa yang akan ditanyakan karena kan itu seperti bank soal gitu," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019). 

           Diselenggarakan adanya debat capres adalah sebuah wadah untuk para rakyat Indonesia dapat melihat kesiapan dari kedua paslon, juga untuk memberikan referensi bagi rakyat Indonesia akan pemilu pemilihan capres-cawapres. Dengan cara melihat kesiapan mereka yang dapat dilihat dari jawaban-jawaban mereka saat debat capres berlangsung. Kesiapan bagi seorang pemimpin bukan hanya tentang sesuatu yang telah dipersiapkan. Akan tetapi bagaimana mereka dapat menghadapi kondisi secara spontanitas. Karena, kemampuan mereka dalam menyikapi sesuatu yang dadakan adalah salah satu penilaian utama bagi masyarakat. 

       Setiap permasalahan yang ada pasti akan datang secara tiba-tiba. Maka upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang datang pun perlu kesiapsiagaan. Siapapun capres-cawapresnya nanti, dilapangan mereka akan menghadapi banyak masalah-masalah tidak terduga. Jikalau di tataran argumentasi saja masih harus dibocorkan, bagaimana untuk nantinya meghadapi tantangan yang tidak terduga tersebut. 

          Pada debat capres yang diselenggarakan 5 tahun lalu, tidak terdengar isu dibocorkannya pertanyaan debat capres. Sesungguhnya munculnya kebijakan yang berubah-ubah adalah dampak dari sekularisme-demokrasi. Ketika aturan benar-benar hanya mengandalkan tangan manusia pasti akan terjadi tambal sulam karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk membaca apa yang akan terjadi dikemudian hari. Lantas hingga kapan tambal sulam ini akan terus dipertahankan? Disamping itu pula, aturan yang dibuat oleh tangan manusia pasti terdapat kepentingan disana karena memang begitu tabiatnya manusia. Diluar alasan-alasan yang diberikan oleh bapak Arief Budiman selaku ketua KPU, pasti pun juga terdapat kepentingan lain, secara ketika 2014 silam bapak Arief Budiman adalah timses dapripada paslon nomor urut 1. 

           Pada sistem ini, siapa yang berkuasa siapa yang akan menjadi tumpuan. Sebagian orang berlomba-lomba menjilat kepada siapa yang berkuasa  lagi-lagi untuk suatu kepentingan. Hingga rela mengeluarkan kebijakan ini dan itu demi mendapat keuntungan. Tidak ada lagi kemurnian dalam keberjalanan memilih pemimpin. Berbeda ketika pemilihan pemimpin dalam sistem islam. Calon pemimpin untuk menjadi kepala negara di sistem islam benar-benar berdasarkan rujukan  dari masyarakat dan tiap pergantian kepemimpinan tidak ada kebijakan yang berubah-ubah. Dengan melalui beberapa penilaian sehingga para calon adalah mereka yang benar-benar layak memimpin. Bahkan, salah satu syarat untuk menjadi calon pemimpin, tidak boleh memilih seseorang yang haus akan kekuasaan. Dalam proses pemilihan pun menggunakan aturan syariat dimana aturan-aturan tersebut lahir dari Allah Swt. maka tidak mungkin terjadi tambal sulam karena aturan Allah Swt. adalah aturan yang sempurna tidak berdasarkan kepentingan siapapun. 

              Pada sistem Islam tidak mungkin menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan dalam  memilih pemimpin. Karena Islam mengajarkan tidak saja dalam memilih pemimpin tapi dalam menjalani kehidupan ini kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman yang diperintahkan oleh Allah SWT baik dalam Al Qur’an maupun Al Hadits. Islam harus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai nilai kejujuran, kebenaran, keadilan dan ketulusan. Menghindari kemunafikan, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan semua itu bisa dicapai tidak hanya dengan mengganti pemimpin tapi juga mengganti sistem menjadi sistem islam.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bukan Sekedar Fenomena Alam

Pada pekan kedua Agustus tahun 2018 ini, kekeringan terus melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Sejumlah daerah telah mengalami hari tanpa hujan ekstrem atau lebih dari 60 hari sehingga daerah-daerah tersebut perlu mewaspadai terjadinya kekeringan. Di Jawa Timur, ada 442 desa yang mengalami kekeringan. Di antara desa yang mengalami kekeringan itu, 199 desa di antaranya mengalami kekeringan kritis yang berarti tidak ada potensi air. (https://beritagar.id/artikel/berita/kekeringan-ekstrem-di-sejumlah-wilayah-indonesia). Hal ini sebenarnya bisa menjadi bahan bermawas diri untuk para kaum muslimin. Bukankah Allah berfirman dalam surat ar-rum ayat 41: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Kekeringan yang terjadi pada bulan Agustus sebenarnya bukan hanya sekedar fenomena alam. Adanya ketidak teraturan dalam pen...

Indonesia dengan Hipokrit Demokrasi: Pembungkaman Mahasiswa

Indonesia diramaikan dengan demonstrasi beberapa minggu ini, dimulai sejak 6 Oktober 2020 oleh mahasiswa dan menyusul gelombang selanjutnya oleh para buruh, pelajar STM, dan kalangan masyarakat lainnya untuk melawan serta menunjukkan ketidaksetujuan atas pengesahan UU Omnibus Law. Pengesahan yang dilakukan secara terburu-buru dan mengendap-endap oleh DPR serta tidak adanya keberpihakan terhadap rakyat menimbulkan banyak tanya. Dilansir dari vivo.co.id bahwa total kurang lebih 6 ribu massa turun ke jalan. Namun terdapat respon miring berupa dugaan bahwa ada dalang dibalik demonstrasi. Diduga massa yang turun ke jalan telah disponsori oleh beberapa oknum (detikfinance.com).  Dugaan tersebut ternyata didukung kuat oleh beberapa pihak salah satunya oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, beliau mengatakan, "Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya,"(detikfinance.com). ...

Utopis Memberantas Korupsi dengan Demokrasi

Bulan Juli ini kita dikejutkan dengan sebuah berita yang sebenarnya sudah dari lama hal itu ada. Yaitu tentang kemewahan lapas bagi para koruptor juga narapidana lainnya. Fasilitas-fasilitas mewah ditemukan di kamar lapas. Dilansir dari Liputan6 Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku kecewa terkait adanya fasilitas mewah di dalam Lapas yang mayoritas berisi narapidana korupsi tersebut. Padahal, kata Saut, KPK telah bersusah payah untuk membuktikan perbuatan para terpidana korupsi hingga akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai, pemerintah harus segera membenahi sistem lembaga pemasyarakatan (lapas), terutama lapas kasus korupsi."Bagaimana koruptor bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kalau fasilitas yang mereka peroleh di lapas masih dalam tanda kutip istimewa dibandingkan napi lain?" kata Almas di Jakarta, Minggu (29/7/2018). Menurut Almas, terbongkarnya kasus fasilitas ...