Setelah KPU memutuskan perihal pembatalan sosialisasi visi misi capres, kini KPU menyebut pasangan capres-cawapres akan mengetahui daftar pertanyaan sebelum debat berlangsung. "Pertanyaan itu sudah diserahkan duluan, tapi mereka kan nggak tahu apa yang akan ditanyakan karena kan itu seperti bank soal gitu," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).
Diselenggarakan adanya debat capres adalah sebuah wadah untuk para rakyat Indonesia dapat melihat kesiapan dari kedua paslon, juga untuk memberikan referensi bagi rakyat Indonesia akan pemilu pemilihan capres-cawapres. Dengan cara melihat kesiapan mereka yang dapat dilihat dari jawaban-jawaban mereka saat debat capres berlangsung. Kesiapan bagi seorang pemimpin bukan hanya tentang sesuatu yang telah dipersiapkan. Akan tetapi bagaimana mereka dapat menghadapi kondisi secara spontanitas. Karena, kemampuan mereka dalam menyikapi sesuatu yang dadakan adalah salah satu penilaian utama bagi masyarakat.
Setiap permasalahan yang ada pasti akan datang secara tiba-tiba. Maka upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang datang pun perlu kesiapsiagaan. Siapapun capres-cawapresnya nanti, dilapangan mereka akan menghadapi banyak masalah-masalah tidak terduga. Jikalau di tataran argumentasi saja masih harus dibocorkan, bagaimana untuk nantinya meghadapi tantangan yang tidak terduga tersebut.
Pada debat capres yang diselenggarakan 5 tahun lalu, tidak terdengar isu dibocorkannya pertanyaan debat capres. Sesungguhnya munculnya kebijakan yang berubah-ubah adalah dampak dari sekularisme-demokrasi. Ketika aturan benar-benar hanya mengandalkan tangan manusia pasti akan terjadi tambal sulam karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk membaca apa yang akan terjadi dikemudian hari. Lantas hingga kapan tambal sulam ini akan terus dipertahankan? Disamping itu pula, aturan yang dibuat oleh tangan manusia pasti terdapat kepentingan disana karena memang begitu tabiatnya manusia. Diluar alasan-alasan yang diberikan oleh bapak Arief Budiman selaku ketua KPU, pasti pun juga terdapat kepentingan lain, secara ketika 2014 silam bapak Arief Budiman adalah timses dapripada paslon nomor urut 1.
Pada sistem ini, siapa yang berkuasa siapa yang akan menjadi tumpuan. Sebagian orang berlomba-lomba menjilat kepada siapa yang berkuasa lagi-lagi untuk suatu kepentingan. Hingga rela mengeluarkan kebijakan ini dan itu demi mendapat keuntungan. Tidak ada lagi kemurnian dalam keberjalanan memilih pemimpin. Berbeda ketika pemilihan pemimpin dalam sistem islam. Calon pemimpin untuk menjadi kepala negara di sistem islam benar-benar berdasarkan rujukan dari masyarakat dan tiap pergantian kepemimpinan tidak ada kebijakan yang berubah-ubah. Dengan melalui beberapa penilaian sehingga para calon adalah mereka yang benar-benar layak memimpin. Bahkan, salah satu syarat untuk menjadi calon pemimpin, tidak boleh memilih seseorang yang haus akan kekuasaan. Dalam proses pemilihan pun menggunakan aturan syariat dimana aturan-aturan tersebut lahir dari Allah Swt. maka tidak mungkin terjadi tambal sulam karena aturan Allah Swt. adalah aturan yang sempurna tidak berdasarkan kepentingan siapapun.
Pada sistem Islam tidak mungkin menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan dalam memilih pemimpin. Karena Islam mengajarkan tidak saja dalam memilih pemimpin tapi dalam menjalani kehidupan ini kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman yang diperintahkan oleh Allah SWT baik dalam Al Qur’an maupun Al Hadits. Islam harus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai nilai kejujuran, kebenaran, keadilan dan ketulusan. Menghindari kemunafikan, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan semua itu bisa dicapai tidak hanya dengan mengganti pemimpin tapi juga mengganti sistem menjadi sistem islam.
Komentar
Posting Komentar